Anggota DPRD Menangkap Sinyal Pelemahan Sistem e-Budgeting di Era Anies-Sandi

1879
Anies Kecut dan Ahok Ceria, kok bisa?

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus tak menampik adanya kemungkinan adanya upaya pelemahan sistem e-Budgeting yang menjadi alat dalam menyusun anggaran. Padahal, ia menilai sistem tersebut harus dicontoh daerah lain karena memiliki fungsi kontrol dan transparansi.

“e-Budgeting ini fungsinya kontrol dan ini sesuatu yang harus diterapkan di Indonesia. Kalau ada yang mau melemahkan, tentu kita bisa sebut itu sebagai oknum,” ujar Bestari dalam dialog Metro Pagi Prime Time Metro TV, Kamis 27 April 2017.

Ketua DPD Nasdem DKI Jakarta itu menduga, pelemahan e-Budgeting oleh beberapa oknum di DPRD DKI lantaran belum terbiasa dengan kemudahan yang diberikan sistem e-Budgeting. Sementara, sebelum e-Budgeting muncul proses input pengadaan barang dan jasa dilakukan manual.

“Mungkin karena dia transisi, sesuatu yang biasanya dilaksanakan secara manual, ada beberapa mungkin pihak yang merasa tidak nyaman dengan itu bisa-bisa saja,” terang Bestari.

Bestari mengatakan, sistem e-Budgeting perlu dilanjutkan secara konsisten. Ia mengimbau pihak mana pun tidak berupaya melemahkan sistem e-Budgeting.

“Karena sesuatu yang baik patut dan layak dipertahankan. Ini semua untuk kepentingan masyarakat ke depan,” tegas dia.

Bestari berpendapat, sistem e-Budgeting perlu diapresiasi sebagai salah satu warisan Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama sebelum mengakhiri masa jabatan. “Ini menjadi sesuatu yang harus diapresiasi baik oleh masyarakat maupun pak Anies-Sandi, bahwa pendahulunya telah menyiapkan lapak yang baik yang harus dijaga keberlangsungannya demi masyarakat,” jelas Bestari.

Sebelumnya, polemik e-Budgeting APBD DKI Jakarta kembali bergulir. Sejumlah fraksi di DPRD DKI dikabarkan menolak penggunaan sistem anggaran berbasis teknologi informasi itu.

(metronews/gerpol)