Kajian Bappenas Selesai, Siapa pun Gubernur DKI Harus Lanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta

501267

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akhirnya merampungkan kajian tentang reklamasi Teluk Jakarta.

Namun, hasil kajian yang berisi rekomendasi teknis itu baru akan dipublikasikan setelah ada Gubernur DKI Jakarta yang baru.

“Hasil kajian telah disampaikan kepada Menko Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, untuk publikasi, menunggu komandan DKI Jakarta yang baru karena mereka yang paling berkepentingan,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto.

Baca:

Pakar tata air perkotaan Universitas Indonesia Firdaus Ali mengatakan siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur DKI akan melanjutkan proses reklamasi sesuai dengan yang direkomendasikan Bappenas.

“Siapa pun, termasuk Anies Baswedan,” kata Firdaus yang juga Pendiri Indonesia Water Institute.

Ia menambahkan terbitnya rekomendasi Bappenas itu menunjukkan pentingnya reklamasi di pantai utara Jakarta segera dibangun mengingat makin kritisnya daya tampung di Ibu Kota.

Firdaus juga menilai rekomendasi Bappenas yang memberi ruang strategis kepada Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan reklamasi sudah tepat.

“Pemprov DKI juga memahami dengan baik proyek reklamasi yang telah direncanakan sejak 22 tahun lalu ini,” kata dia.

Dengan terbitnya rekomendasi Bappenas itu, sambung dia, rencana proyek reklamasi akan sulit dibatalkan.

“Karena jika dibatalkan, itu akan berpotensi digugat dan itu akan menyedot anggaran negara yang besar untuk membayar ganti rugi. Lagi pula itu akan kontraproduktif bagi seluruh pihak yang terlibat,” kata Firdaus.

Pengembangan ke utara

Di tempat terpisah, Ketua Indonesian Land Reclamation & Water Management Institute (Ilwi) Sawarendro mengatakan reklamasi merupakan hal yang lazim dilakukan di sebuah negara untuk mengatasi problem daya tampung dan daya dukung ruang suatu wilayah yang semakin kritis.

Banyak negara di dunia yang sukses menambah luas negaranya dengan cara reklamasi. “Singapura dan Dubai itu bisa menjadi contoh nyata,” kata Sawarendro.

Menurut Sawarendro, pada 1960 luas Singapura baru sekitar 581 kilometer persegi, sedangkan di 2015 luasnya berkembang menjadi 719 kilometer persegi.

“Luas Singapura sudah bertambah tak kurang dari 130 kilometer persegi dan masih merencanakan perluasan lahan sekitar 100 kilometer persegi lagi hingga pada 2030 mendatang,” jelas Sawarendro.

Reklamasi, kata Sawarendro, penting karena Jakarta semakin padat penduduknya. Penduduk Ibu Kota membutuhkan lebih banyak ruang untuk tinggal dan bekerja.

“Pengembangan Jakarta hanya memungkinkan ke utara. Ke sisi timur dan barat di dalam kota ini sudah tidak bisa jadi pilihan. Bekasi dan Tangerang juga sudah semakin padat,” jelas Sawarendro.

Pengembangan ke wilayah Selatan, tambahnya, juga tidak memungkinkan.

“Depok, Bogor, dan wilayah selatan Jakarta harus menjadi wilayah konservasi. Pilihannya ke utara dengan menambah luas daratan melalui reklamasi,” tegasnya.

Menurut Sawarendro, teknologi saat ini sudah semakin canggih. Ekologi dan reklamasi bukan lagi hal yang terpisah.

“Saat ini, dengan strategi perencanaan dan pengendalian yang tepat, reklamasi bisa membantu untuk mendukung kondisi lingkungan yang lebih baik,” ujarnya.

Banyak negara juga telah mengimplementasikan reklamasi tanpa mengorbankan ekologi.

“Jepang, Korea, Dubai, Singapura, dan Belanda telah melakukan reklamasi dan mereka dalam kondisi sangat baik,” kata Sawarendro.

(mediaindonesia/gerpol)