Polisi Tolak Beri Izin Demonstrasi Hizbut Tahrir Pro Khilafah di Yogyakarta

500004
Polda Jogja tidak memberikan Ijin untuk HTI

Pemkab Bantul dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser Bantul menolak acara yang diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI DI Yogyakarta berencana mengelar dua acara di Bantul dan Sleman, DI Yogyakarta, pada Minggu (9/4). Ketua GP Ansor dan Banser Bantul M Irfan Chalimy mengatakan penolakan kegiatan yang akan dilaksanakan HTI di Masjid Agung Bantul pada Minggu pagi ini sesuai instruksi dari Pimpinan Wilayah (PW) Ansor dan Satuan Kordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser.

Baca:

“Ansor dan Banser menilai bahwa kegiatan maupun gagasan HTI tentang khilafah membahayakan serta mengrongrong empat pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” jelas Irfan, Kamis (6/4).

Sebagai bentuk penolakan, Irfan mengaku pihaknya sudah berkordinasi dengan kepolisian serta jajaran Pemerintah Bantul untuk tidak mengeluarkan ijin maupun rekomendasi. Tidak adanya ijin maupun rekomendasi ini diharapkan mencegah gesekan-gesekan saat hari H nanti.

“Kami mendesak aparat dan jajaran pemerintah untuk mengeluarkan larangan maksimal satu hari sebelum acara diselenggarakan. Bagi kami, khilafah sangat bertentangan dengan empat pilar bangsa ini. Permasalahan tentang ideologi NKRI sudah final bagi kami,” tandasnya.

Jajaran pemkab Bantul juga bersikap senada.  Dalam rapat kordinasi yang dihadiri semua instansi terkait pada Rabu (5/4) di kantor Bupati, Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslich memutuskan untuk tidak memberikan ijin kegiatan HTI di Masjid Agung.

“Pada saat bersamaan Pemkab Bantul akan mempergunakan Masjid Agung untuk pengajian anak yatim piatu dan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Kami sudah melakukan komunikasi dengan pengelola masjid. Atas dasar inilah kami tidak mengeluarkan ijin kegiatan HTI,” jelas Halim.

Halim juga menyatakan kegiatan berbagai organisasi masyarakat sebenarnya tidak ada larangan selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu aturan yang harus dipenuhi adalah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). HTI Selama ini, HTI tidak pernah terdaftar sebagai ormas di Kesbangpol Bantul

Disinggung tentang tuduhan bahwa HTI adalah organisasi kontroversial karena memaksakan mahzab anti Pancasila dan anti demokrasi, Halim  menyatakan mendukung penuh pernyataan itu.

“Saya hanya bisa memastikan, bahwa Bantul tidak akan mentoleransi berbagai ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila. Kami ingin Bantul menjadi kawasan nasionalis dan toleran,” kata  Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bantul ini.

Saat dikofirmasi, Humas DPD HTI DI Yogyakarta Yusuf Mustakim menjelaskan untuk acara di Masjid Agung merupakan kegiatan pengajian rutin sebulan sekali. Acara Minggu pagi diisi pembacaan dan kajian Al-Quran yang rencananya dihadiri 5.000 orang.

Pada Minggu malamnya, HTI menggelar kegiatan diskusi forum Khilafah Indonesia di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Sleman bertemakan ‘Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat’ yang akan dihadiri 1.000 orang.

“Untuk di Sleman kami sudah melakukan komunikasi dengan Polda DI Yogyakarta dan Pemkab Sleman, sampai saat ini semua tidak ada masalah. Sedangkan untuk di Bantul, kami akan berkoordinasi dengan Wakil Bupati dan kepolisian terkait surat permohonan yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu,” kata Yusuf.

(gatra/gerpol)