Ekonomi Jakarta di Tangan Ahok Membaik, Eh Ahoknya Divonis Penjara

937
Ilustrasi. (Sumber: Google.com)

Ekonomi DKI Jakarta tumbuh di atas 5%, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat pada 2014 ekonomi DKI tumbuh 5,91%.

Saat itu, di Oktober 2014, terjadi peralihan posisi Gubernur DKI dari Joko Widodo (Jokowi) ke Basuki Tjahaja Purnama atau beken disapa Ahok. Posisi DKI 1 beralih ke Ahok karena Jokowi terpilih menjadi Presiden periode 2014-2019.

Pasca dipimpin Ahok, ekonomi Jakarta tetap stabil tumbuh di atas 5%. Pada 2015, BPS mencatat ekonomi Jakarta tumbuh 5,88%, dan di 2016 tumbuh melambat sebesar 5,85%

Di triwulan I-2017, ekonomi DKI melesat. BPS mencatat di triwulan I-2017, ekonomi DKI tumbuh 6,48%.

Menurut BPS, capaian ini adalah tertinggi sejak 2013 lalu yang sebesar 6,11%.

“Pertumbuhan DKI Jakarta triwulan I-2017 sebesar 6,48% adalah pertumbuhan triwulan I tertinggi semenjak 2013,” sebut data BPS yang dikutip, Selasa (9/5/2017).

Baca:

Struktur perekonomian Jakarta di triwulan I-2017 didominasi 3 lapangan usaha, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 16,67%

Kemudian, industri pengolahan sebesar 13,57%, dan konstruksi sebesar 12,53%. Sementara itu dari sisi pengeluaran didominasi konsumsi rumah tangga 59,30%, dan impor 41,07%.

Sementara itu, pengusaha berharap roda perekonomian DKI tak terganggu meskipun Ahok tersandung kasus penistaan agama dan divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh pengadilan. Wakil Ketua Umum Kadin DKI, Sarman Simanjorang, optimistis Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, yang akan menggantikan posisi Ahok memimpin DKI akan melanjutkan program-program ekonomi yang masih berjalan.

Selain itu, Sarman juga berharap, tak ada lagi masyarakat yang turun ke jalan setelah vonis pengadilan terhadap Ahok.

“Ketika gubernur berhalangan karena vonis hukum, yang menggantikan Wakil Gubernur, roda pemerintahan tidak berhenti. Kami harap tak ada lagi elemen masyarakat yang turun ke jalan sehingga bisa mengganggu iklim bisnis Jakarta,” tutur Sarman.

(detik/gerpol)